Tingkat partisipasi pemilih, seperti yang diprediksi memang tidak signifikan. Setidaknya, kurang lebih 30% dari jumlah pemilih 5 juta orang, pada hari itu tidak menggunakan hak politiknya. Banyak sebab, mungkin karena faktor Ramadan, atau masyarakat sudah sinis dengan dua pasangan calon yang akan dipilih.
Ya, pada Pilgub Sumsel, kedua pasangan calon yang maju yakni Syahrial Oesman (incumbent) berpasangan dengan presenter kondang Helmy Yahya (SOHE). Keduanya mendapat nomor urut 2. Sementara pesaingnya yakni mantan Bupati Musi Banyuasin Alex Noerdin berpasangan dengan mantan Bupati OKU Eddy Yusuf (ALDY) dengan nomor urut 1.
Meski berlangsung lancar, tapi hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei memberikan hasil berbeda. Dua LSI, pimpinan Danny JA dan Saiful Mujani sama-sama memenangkan ALDY sementara Puskabtis menyatakan SOHE sebagai pemenang.
Tetapi, tetap ada persamaan hasil perhitungan antara dua metode survei tersebut, yakni selisih perolehan suara kedua pasangan tidak terpaut terlalu jauh, kurang lebih 2%. Sementara margin eror diperkirakan mencapai 1-3%. Artinya, hasil quick count ini belum patut dijadikan dasar.
Alhasil, masyarakat termasuk para pendukung kedua calon diminta tenang sambil menunggu keputusan dari KPUD Sumsel pada 14 September. Akan tetapi celakanya, sehari pascapencoblosan, dua kubu saling mengklaim sebagai pemenang. Bahkan, ada pihak yang menggelar pawai kemenangan.
Pada kondisi seperti ini, keputusan akhir berada di tangan KPUD. Sedikit saja terjadi kesalahan, bukan tidak mungkin, Pilgub Sumsel ini akan sama nasibnya dengan Pilkada Maluku Utara yang dibiarkan dalam konflik hingga berlarut-larut.
Karena itu dibutuhkan kedewasaan berpikir semua pihak, mulai kedua pasangan calon, tim pendukungnya, anggota KPUD dan masyarakat. Kepada para calon pemimpin ini diharap tidak terlalu memaksakan kehendak dan tetap mematuhi komitmen untuk siap kalah-siap menang.
Selain itu, mereka diharap dapat mengendalikan pendukung masing-masing dan menerima apapun keputusan KPUD kelak. Jangan sampai, bila dinyatakan kalah, akan kalap dan emosi sambil menggerakkan massa untuk melakukan perbuatan anarkis.
Hal itu sangat mungkin terjadi, mengingat modal (uang) yang telah dikeluarkan kedua pasangan calon dalam pertaruhan ini cukup tinggi. Karena itu, tidak mudah bagi mereka untuk menerima kekalahan. Dan, sudah menjadi tugas pihak keamanan, baik Polri maupun TNI untuk mengamankan situasi di Sumsel.
Khusus bagi anggota KPUD. Kita hanya berharap mereka berlaku fair dengan menghitung perolehan suara sesuai kenyataan, tanpa ada “permainan” apalagi menjalankan “pesanan” salah satu calon. Tapi, kalau hal itu terjadi, maka petaka bagi Sumsel, karena konflik berkepanjangan akan sangat mungkin terjadi.
Pengawasan sangat mutlak dilakukan terhadap hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPUD kabupaten/kota hingga pleno KPUD Provinsi Sumsel. Jika sedikit saja ada celah, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan memenangkan salah satu pasangan calon.(**)
